Tingkatkan Kompetensi Pranata Humas, KLHK Laksanakan Bimbingan Teknis

SULSEL- Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan intens dalam meningkatkan sinergitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik  serta kompetensi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sinergitas pengelolaan peran Humas Pemerintah lingkup internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Bimtek Jabatan Fungsional Pranata Humas resmi dimulai pada Jumat, 8 September 2023 di Grand Cokro Hotel Yogjakarta.

Baca juga: Pangdam Hasanuddin Dampingi Presiden RI Kunker di Wilayah Sulawesi Tenggara

Perhelatan 'Kongres Humas KLHK' ini juga  mendapat atensi langsung dari  Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kepegawaian,  Sekertariat Jenderal KLHK bersama Kementerian Kominfo RI serta Iprahumas Indonesia.

Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah mengatakan  dalam sambutannya Perhatian peran Pranata Humas  mendukung aspek dalam meningkatkan peran Kementerian kita.

Baca juga: Anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, Presiden Jokowi: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

"Bagaimana mengorkestrasi kegiatan kita dan memberikan citra positif, "pesan Nunu.

Ditambahkannya dengan Manajemen kehumasan adalah bagaimana menghubungkan peran pemerintah dan  masyarakat sebagai audiens.

Baca juga: Penyerahan Sertifikat Program PTSL, Suriani: Dipusatkan di Ma'rang

Selanjutnya bagaimana menyampaikan komunikasi 2 (dua) arah dalam menyampaikan program aksi kita tersebut kepada Masyarakat.

Ditegaskannya  adalah menjadi tugas kita dalam rancangan dan implikasinya kepada masyarakat dalam mengawal capaian organisasi kita.

Baca juga: Plt Gubernur Sulsel Sampaikan 4 Aturan 2021, Salah Satunya Perayaan Tahun Baru Dilarang di Beberapa Tempat

"Tetap semangat dalam menjalankan tugas menjaga bumi, hutan dan lingkungan, " tutur Kepala Biro Humas KLHK ini.

Sementara, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Hasyim Gautama mengatakan perlunya peningkatan kompetensi pelayanan informasi dan kehumasan.

Baca juga: Program PTSL Barru Berhasil, Bupati Suardi Saleh dan Ka BPN Terima Hasilnya Dari Menteri Agraria

"Turbelensi info digital sedemikian masif. Peran netijen juga sangat dashyat terlebih pada isu-isu yang lagi trend, "terangnya.

Diterangkannya untuk kedepan pranata humas akan melakukan konversi angka kredit dari konvensional ke integrasi.

"Selanjutnya akan dikonversi nilai SKP menjadi besaran angka kredit sesuai besaran tabelnya dalam kenaikan pangkat dan penyesuaian, "jelas Hasyim.

Kembali dijelaskannya, Sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH), Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas SDM Pranata Humas

Melalui "aplikasi Simphoni" atau Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif,  Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo ini kembali
menyatakan dalam aplikasi ini berimplikasi pada berkurangya surat menyurat dan akses pengecekan mandiri.

Baca juga: Bupati Barru H. Suardi Saleh bersama Istri Ikut Jadi Jajaran Penasehat dan Dewan Pakar

Jika selama ini proses layanan dilakukan berbasis persuratan yang rumit dan membutuhkan proses panjang, Diharapkan kehadirannya dapat memberikan kemudahan akses dalam layanan pembinaan secara digital kepada para Pranata Humas di seluruh Indonesia.

"Hampir mencapai jumpah 200 Pranata Humas yang telah selesai target konversinya dan seterusnya kepada 1500 orang lebih agar konversinya bisa masuk dan punya akun dalam layanan simphoni ini, "jelasnya lagi.

Dengan admin mandiri di    'simphoni' sebagai platform digital bukan hanya ssbagai pengajuan angka krdit tetap juga sebagai layanan uji kompetensi.

Kita juga mendorong peninjauan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Prantara Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya melalui Kementerian PAN-RB 
Pada usulan jenjang level baru yakni ahli utama.

Tak lupa juga,  Sebagai bahan pertimbangan diajukan juga dokumen kode etik dan perilaku insan Iprahumas  sebagai landasan kode etik sekaligus pembeda bagi profesi fungsional lainnya.

Baca juga: Walikota Makassar Paparkan Capaian Pemkot Makassar Sepanjang Tahun 2021

"Upaya ini tidak sekadar melakukan layanan, tetapi melakukan visi dan langkah bersama dalam membina pejabat fungsional Pranata Humas, "pungkasnya.

Dikesempatan yang sama,  
Ketua Umum lkatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) Thoriq Ramadani mengungkapkan pesan dari Bapak Presiden RI Joko Widodo bahwa apa goal terakhir dari persepsi sebuah image? ingin ada trust dari rakyat, dari dunia.

Sesuai Direktif Bapak Presiden tentang Kehumasan yakni; Humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal.

"Jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat, Humas harus aktif berkomunikasi kepada rakyat, Jangan ego sektoral, Jangan tarung informasi antar instansi pemerintah serta Dorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan, "terangnya.

"Kehadiran organisasi Iprahumas Indonesia merujuk Pasal 5 Angka 2 Permen PAN RB No. 6 Tahun 2014 "Instansİ Pembina (Kementerian Kominfo) bertugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi. Pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi Jafung, "beber Ketum Iprahumas.

Baca juga: Coffe Morning, Suardi Saleh Jabarkan Arah Semangat Baru 2022

"Berdasarkan Inpres 09/2015, Permen PAN RB 30/2011  dan  Nomor 06 Tahun 2014 bahwa Dalam pengelolaan Komunikasi Publik  adalah dengan menyampaikan kebijakan dan program Pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat, "ungkap Thoriq.

Diutarakannya lagi, Tugas Humas Pemerintah adalah Melaksanakan komunikasi antara pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam tujuan demi manfaat bersama.

"Meningkakan kelancaran arus informasi dan aksebilitas publik, "imbuhnya.

"Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan Pemerintah,
Membangun citra dan reputasi positif, "jelasnya 

Ketua Iprahumas Indonesia  ini kembali membeberkan  ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang Pranata Humas yakni Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi.

Baca juga: Hari Amal Bakti Ke 76, Bupati Barru Bacakan Sambutan Seragam Menteri Agama RI

"Dengan core values BerAKHLAK: Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, "terangnya.

'Dengan misi meningkatkan citra dan reputasi positif Pemerintah, Menyosialisasikan kebijakan dan program Pemerintah , Membangun SDM Pranata Humas yang kompeten dan memperkuat organisasi profesi Pranata Humas, "pesannya.

Lebih lanjut Ketua Iprahumas ini menekankan Perlunya unsur Audit Komunikasi, hal ini berdasarkan Permen PAB RB 27/2011 bertujuan Mengetahui posisi Instansi Pemerintah di Mata Publik.

"Efektivitas pesan serta Mengetahui seberapa efisien anggaran yang digunakan, "pungkasnya.

Selanjutnya Bimtek ini juga menghadirkan Diskusi Panel bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia  tentang Manajemen Karir Pranata Humas melalui Simphoni,  Biro Kepegawaian KLHK,  Jenjang Karir Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Uji Kompetensi Pranata Humas.

Baca juga: Peringatan HAB ke-76, Bupati Maros Harap Kankemenag Maros Menjadi Oase Pelayanan Masyarakat yang Baik

Kegiatan akbar kehumasan lingkup KLHK Tahun 2023,  dipusatkan di 'Kota Pelajar' Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dihadiri puluhan peserta dari Pejabat fungsional Pranata Humas/Calon Pejabat fungsional Pranata Humas  lingkup KLHK dari seluruh penjuru Indonesia.

Citizen Report: ISH